TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan meski menolak, pihaknya tidak akan melakukan walkout ketika sidang paripurna membahas mengenai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

"Saya yakin tidak sampai ke situ (walkout)," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Hendrawan mengatakan pihaknya telah menyampaikan pendapatnya terkait UP2DP atau dana aspirasi kepada pimpinan DPR melalui Badan Legislasi (Baleg).

"Nanti kami harapkan dalam rapat parpurna, pimpinan baleg menyampaikan apa yang terjadi di baleg. karena kami mengharapkan pimpinan baleg dan saya sudah sampaikan kepada Pak Taufik Kurniawan untuk lebih bijaksana karena memang tidak boleh ada unsur ketergesa-gesaan, keterburu-buruan," kata Hendrawan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan pengesahan UP2DP atau belakangan disebut dana aspirasi itu tidak pada konteks dana sebesar Rp20 miliar, namun sebagai bentuk merealisasikan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Taufik mengatakan tidak masalah jika nantinya pemerintah akan menyediakan dana tersebut melalui APBN atau APBD. Yang penting menurutnya sudah ada payung hukum terkait dana aspirasi itu.

Meski ada Fraksi partai di DPR yang menolak program tersebut, Taufik mengatakan hal itu wajar, apalagi jika penolakan kembali mencuat di dalam forum paripurna.

"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kami luruskan, kalau kesannya sejauh itu seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ucap Taufik.