TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang meminta masyarakat tidak lagi memilih partai politik yang mendukung disahkannya Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi.

"Jangan pilih partai pendukung dana aspirasi. Bukan hanya dalam Pileg 2009, dalam Pilkada serentak 2015 ini pun jangan dipilih," ujar Sihol di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk lain dari aksi perampokan terhadap uang rakyat demi kepentingan partai dan pribadi semata. Sihol melanjutkan, anggota DPR RI memakai uang negara untuk meraih simpati rakyat atas tameng membawa kesejahteraan.

Menurut Sihol, pendapat-pendapat politisi yang menyatakan dana aspirasi untuk membawa kesejahteraan dan meratakan pembangunan adalah menyesatkan.

"Kucing dalam karung sudah kelihatan kan? Sekarang saatnya rakyat bersikap. Jangan lagi pilih mereka dalam pemilihan apa pun," ujar Sihol.

Ia yakin, pemanfaatan dana aspirasi tidak akan berimbas positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan. Ia menduga, akan banyak anggota DPR yang terjerat kasus hukum karena dana aspirasi.

Pada rapat paripurna, Selasa (23/6/2015) lalu, DPR mengesahkan peraturan UP2DP atau dana aspirasi. Hanya tiga fraksi yang menyatakan menolak, yakni PDI-P, Nasdem dan Hanura.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengingatkan DPR agar berhati-hati dengan usulannya. Jika ada kesalahan dalam perumusan program dengan total nilai Rp 11,2 triliun per tahun tersebut, hal itu berpotensi terjadinya korupsi.

Presiden Jokowi sudah bersikap dan menyatakan menolak usulan dana aspirasi. Pertimbangannya karena kondisi perekonomian yang tengah terpuruk. (Fabian Januarius Kuwado)