‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengaku bingung dirinya dikabarkan lolos seleksi tahap 1 Calon Pimpinan KPK. Ia mengaku tidak mendaftarkan diri ke panitia seleksi (pansel) KPK.

"Saya mengucapkan penghargaan sekaligus bingung, siapa yang mendaftarkan saya ke Pansel Capim KPK," kata Noorsy dalam keterangannya, Minggu (5/7/2015).

Noorsy mengaku menghargai hal itu, karena di tengah iklim politik yang karut marut dan kondisi perekonomian yang akan memasuki situasi resesi, ada kalangan yang peduli dan mau mencari solusi terhadap situasi bergejolak itu. "Bingung karena nama Ichsanuddin Noorsy muncul tanpa proses apapun sebelumnya," ujarnya.

Ia juga mengaku sering bergaul dengan KPK di hampir setiap kepemimpinan. Bahkan dengan ditemani dua sahabatnya, pada 21 Nov 2008, ia menyerahkan dua kontainer plastik dokumen kejahatan keuangan negara kepada KPK.

"Saat menyerahkan dokumen itu, saya sempat menjumpai Moh Yasin dan Chandra Hamzah. Tanpa pengumuman kepada media, saya berharap dokumen-dokumen itu menjadi alat bukti awal bagi KPK membuat peta kejahatan keuangan negara seperti yang saya buat untuk Baharuddin Lopa saat menjadi Jaksa Agung," jelasnya.

Berbekal peta kejahatan keuangan negara itu, tuturnya, Jaksa Agung Baharuddin Lopa menyampaikan kepada publik prioritas pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Noorsy pun mnyerahkan dokumen dan analisa kejahatan keuangan negara pada kasus BPUI, Indover dan beberapa kasus lain ke Kejaksaan Agung era Marzuki Darusman.

Di era Soeharto ia pernah melakukan hal yang sama. Didukung oleh Kotak Pos 5000 dalam kendali Wakil Presiden Try Soetrisno, Noorsy, membongkar kasus korupsi Jamsostek.

"Berita merebak dan melibatkan berbagai lingkungan kekuasaan. Isu terus bergulir hingga Presiden Soeharto menyatakan, kasus saya ambil alih. Maka Wapres Try Soetrisno melalui Mayjen Muchtar meminta saya tidak melanjutkan kasus itu," katanya.

Jika kini ada yang mendaftarkan, Noorsy memohon maaf sebelumnya karena berprinsip jabatan tidak boleh diburu. Menurutnya, siapa saja yang memburu jabatan publik, pasti mempunyai kepentingan pribadi. Sangatlah menggemberikan jika kepentingan pribadinya adalah menjalankan amanah banyak kalangan.

"Belajar atas situasi tersebut dan berpijak pada prinsip itu, saya kira pernyataan saya lolos seleksi Capim KPK bukan sekadar kehendak manusia. Biarkan Allah Yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana mengambil keputusan terbaik untuk bangsa ini," tuturnya.