TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia serius membenahi daerah perbatasan. Ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dengan menetapkan Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN Terpadu). Dalam rancangan itu, akan dimulai pembangunan fisik pada awal Juli 2015 oleh Kementerian terkait.

Menurut Tjahjo, ada dana Rp 700 miliar yang difokuskan untuk membangun dua wilayah sebagai prioritas utama."Pembangunan fisik akan dimulai awal Juli 2015 oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, dilajukan secara bertahap (multiyears 2 tahun), dengan anggaran tersedia 700 Miliar. Prioritas utama di PLBN Terpadu Entikong dan Motaain karena perubahan hampir total," kata Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Minggu (5/7/2015).

Menurut Tjahjo, hal tersebut dilakukan sebagai langkah percepatan program nawacita Presiden Jokowi guna membangun daerah perbatasan. Dalam Masterplan sendiri, Mendagri telah menuangkan tujuh peraturan atau arahan teknis yang dilengkapi gambar masterplan. Adapun tujuh daerah yang diutamakan seperti Aruk di Kab Sambas, Entikong di Kab Sanggau, Badau di Kab Kapuas Hulu, Motaain di Kab Belu, Motamasin di Kab Malaka, Wini di Timor Tengah Utara, dan Skouw di Kota Jayapura.

"Selesai 7 titik PLBN Terpadu, percepatan juga akan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan di 9 gerbang perbatasan yang lainnya, yang perancaanya dimulai tahun ini," kata politikus PDIP itu.

Daerah lanjutan itu yakni Rupat di Kab Bengkalis, Serasan di Kab Natuna, Jagoi Babang di Bengkayang, Jasa di Kab Sintang, Sei Pancang di Kab Nunukan, Napan di Kab Timor Tengah Utara, Maritaeng di Kab Alor, Oepoli di Kab Kupang, dan Waris di Kab Keerom. Tjahjo meyakini, langkah percepatan yang disinergikan dengan pembangunan ekonomi kawasan dan infrastruktur ini, kesejahteraan masyarakat perbatasan bisa meningkat.

Meski demikian, mantan anggota DPR itu pun tak menampik permasalahan seputar penyediaan lahan dan administrasi penghapusan aset bangunan lama. Keduanya memaang menyita waktu dan tak jarang membuat pekerjaan terlantar. Untuk itulah ia meminta pemerintah daerah setempat menyediakan solusi.

"Butuh terobosan penyelesaiannya melalui peran khususnya Pemda setempat," kata mantan Sekjen PDIP itu.