TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat Peduli Pelabuhan Indonesia Bersih (MP2IB) angkat bicara terkait buruknya pengelolaan pelabuhan di Indonesia, khususnya isu dwelling time di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara.

Menurut Direktur Eksekutif MP2IB, Reinhard Parapat, kebijakan tegas Presiden Joko Widodo membuka kotak Pandora betapa buruknya sistem kerja di pelabuhan Indonesia yang selama ini dikuasai oleh para mafia.

"Sudah menjadi permasalahan lama isu 'dwelling time' dari rezim ke rezim sebelumnya, ini disebabkan keran informasi pemerintah selama ini hanya melalui satu sumber saja, yaitu PT Pelindo 2, sehingga segala isu masalah pelabuhan praktis dimonopoli Pelindo tanpa ada informasi pembanding dari yang lain," ujar Reinhard dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Rabu (12/8/2015).

MP2IB menyarankan Jokowi segera mengganti pejabat terkait yang selama ini tidak memberikan arus perbaikan dan perubahan pelabuhan di seluruh Indonesia, dimana Pengelolaan Pelabuhan dari dulu diduga "dikuasai" oleh para mafia pemain lama yang mengambil keuntungan dari bobroknya sistem birokrasi pemerintah yang sangat korup.

Sebagai salah satu pintu masuk utama devisa buat negara, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), departemen terkait seperti Perdagangan, Imigrasi, Bea Cukai, Polri, Perindustrian, Perhubungan, Keuangan, dan BUMN untuk tidak lagi berkolaborasi dengan para mafia pelabuhan.

"Putus mata rantai dengan para mafia pelabuhan, hentikan cara-cara lama yang tidak mendukung penataan kebijakan Jokowi, saatnya memperbaiki pelabuhan Indonesia yang ekonomis, efisien dan terukur untuk mewujudkan program Poros Maritim Dunia," tutur Reinhard.

Selain itu, MP2IB mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dalam menyelidik serta menyidik para mafia pelabuhan di Tanjungpriok, serta berani untuk terus mengusut tuntas sampai keakar-akarnya

"Pak Irjen Tito Karnovian selaku Kepala Polda Metro Jaya jangan hanya berhenti dan puas pada proses penyidikan di tingkat departemen Perdagangan dan Perindustrian saja, tapi bisa meluas ke wilayah Bea Cukai, Imigrasi, Perhubungan, PT Pelindo 2 dan beberapa anak perusahaan BUMN tersebut dan juga penindakan terhadap aparatur Kepolisian di Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang selama ini terkesan 'mendiamkan' beroperasinya Para Mafia Pelabuhan," kata Reinhard.

MP2IB juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Pelabuhan Marunda, dan juga memastikan pembangunan pelabuhan baru di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat yang masih dalam tahap kajian Pemerintah diselesaikan untuk mengurai tingginya aktivitas operasional di Pelabuhan Tanjungpriok.