TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang bangga dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menandatangani prasasti pembangunan tujuh mega proyek DPR. Menurut Sebastian, sikap presiden tersebut sudah sangat tepat.

"Sikap presiden menolak 'meresmikan' proyek tersebut sudah tepat," ungkap Sebastian kepada Tribunnews.com, Kamis (20/8/2015).

Ada dua alasan penting di balik penolakan itu, menurut Sebastian. Pertama, kondisi ekonomi Indonesia dan dunia tidak memungkinkan bangsa ini memenuhi keinginan mewah para anggota dewan.

"Karena konsentrasi anggaran negara bukan untuk kemewahan elite. Tetapi bagaimana ekonomi bangsa ini selamat dan rakyat diselamatkan," jelasnya.

Kedua, mega proyek DPR ini merupakan kebutuhan atau ambisi? Dan sejauh ini belum ada kajian yang dapat menjadi dasar rasional dari proyek ini.

"Proyek raksasa seperti ini seharusnya memiliki kajian yang mendalam dan dasar argumentasi yang kuat mengapa DPR mengajukan mega proyek," tegasnya.

Karena itulah, Sebastian menilai sangat logis jika Presiden Jokowi menolak. Karena dasar untuk menyetujui mega proyek itu tidak. Kalau ada, mestinya sudah beredar dipublik untuk diuji.

"Strategi memfaitacomply presiden untuk menandatangani prasasti adalah jebakan yang tidak lucu dan memalukan DPR sendiri. Maksudnya untung, hasilnya malah buntung," kritiknya.

Presiden Jokowi menolak menandatangani prasasti pembangunan proyek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut sebagai tujuh ikon parlemen di Jakarta. Padahal sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato pembukaan masa Sidang I DPR meminta Presiden menandatangani prasasti sebagai peresmian pembangunan, Jumat (14/8/2015).

Pada pukul 15.21 WIB, seusai menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN 2016, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Setya Novanto berjalan memasuki Museum DPR. Berdasarkan jadwal acara yang disebarkan pihak kesekjenan, Presiden akan menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek DPR.