Sesungguhnya kasus Rizal Ramli hanya satu di antara sekian persoalan komunikasi yang muncul di era Jokowi. Sekadar mengingatkan, di fase awal pemerintahan, Menko Polhukam (saat itu) Tedjo Edhy Purdijatno dan Sekretaris Kabinet (saat itu) Andi Widjajanto sering kali disorot karena kontroversinya mengelola komunikasi politik di tengah banyak tekanan.

Koordinasi komunikasi dan administrasi pemerintahan menjadi salah satu titik lemah selain penanganan bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Sementara Kabinet Kerja harus berkejaran dengan waktu dan harapan rakyat yang membubung tinggi. Upaya mencari titik keseimbangan politik di antara beragam kekuatan yang terfragmentasi sedemikian rupa membuat Jokowi belum optimal mengubah wacana kampanyenya saat pilpres dengan kerja nyata yang terkoordinasikan dengan baik.

Saatnya narasi revolusi mental dengan landasan nilai kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya itu mengejawantah dalam kerja untuk rakyat. Walter Fisher, teoretikus paradigma naratif, menekankan pentingnya membangun rasionalitas naratif. Tak semua narasi memiliki power yang sama untuk bisa dipercayai. Ada dua hal prinsip yang harus ketemu, yakni koherensi dan kebenaran. Bukan hanya koheren sebagai sebuah wacana, tetapi juga ada kebenaran yang dapat dirasakan banyak orang.

Untuk mengurai kusut masainya persoalan tata kelola komunikasi ini, Jokowi harus memastikan semua menterinya loyal, memiliki visi-misi yang sama dengan Presiden, serta tahu persis Kabinet Kerja akan melangkah ke mana. Kabinet Kerja bukan semata menampung para penunggang gelap kekuasaan dan bukan pula kritikus yang hobi meniupkan gelembung isu, tetapi tunakuasa saat diajak bekerja. Kabinet Kerja benar-benar butuh menteri yang bekerja bukan mengumbar wacana!

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Komunikasi Kabinet Kerja".