TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sebaiknya Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mempertimbangkan rekomendasi Bareskrim Polri terkait nama calon pimpinan KPK yang mendapat tinta merah.

"Kami sama sekali tidak mempengaruhi, karena permintaan itu secara resmi tentunya seyogyanya dipertimbangkan. Sebab kalau tidak data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Pramono mengatakan rekomendasi dari Bareskrim Polri sebaiknya digunakan oleh Pansel ketika melakukan proses seleksi capim KPK.

"Lebih baik dikanalisasi dan menjadi tugas pansel, kami sebagai pemerintah sama sekali tidak ingin mencampuri sedikit pun urusan pansel karena mereka diberikan kewenangan itu. Tapi kalau, itu kemudian, pansel secara resmi minta data, fakta, penelusuran dan sudah dapat data, seyogyanya data itu digunakan oleh pansel," ucap Pramono.

Seperti diketahui, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran rekam jejak para calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Penelusuran rekam jejak juga dilakukan Polri atas permintaan Pansel.

"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran," ujar Budi Waseso, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Budi Waseso menegaskan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK.