TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR kecewa dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN &RB) Yuddy Chrisnandi.

Pasalnya,‎ realisasi pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 di tahun 2015 menjadi tidak jelas.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy melalui pesan singkat, Kamis (27/8/2015).

"Kami komisi II DPR RI setiap hari menerima pengaduan dari para tenaga honorer, baik secara perorangan maupun melalui organisasi organisasi mereka," ujar Lukman.

Padahal, Komisi II telah membuat kesepakatan dengan Menteri Yuddy Chrisnandi. Kesepakatan itu antara lain Kementerian PAN/RB memberikan sikap tegas dan solusi termasuk panganggarannya di tahun 2015. ‎ Kemudian, menyelesaikan permasalahan tenaga honorer katagori II secara komprehensif paling lambat desember 2015. Lalu tenaga honorer K II, yang tidak lulus tes akan diselesaikan dengan formula khusus.

"Tidak ada kejelasan dan solusi, sehingga menimbulkan keresahan yang luar biasa ditengah masyarakat, ditambah beban ekonomi yang berat sekarang ini," imbuh Politikus PKB itu.

Hari ini, kata Lukman, pihaknya menerima lagi pengaduan dari Forum Honorer K 2 Indonesia (FHL 2 I) yang dipimpin oleh ketuanya Titi Purwaningsih.
Lukman menceritakan kedatangan mereka sangat mengharu biru, menceritakan nasib mereka yang berat dan tidak adanya kejelasan dari pemerintah.

"Saya berharap Menteri Yuddy segera melaksanakan kesepakatan rapat yang berkali kali dengan Komisi II, jangan bolak balik gak jelas, ini bisa jadi bom waktu yang dahsyat, karena ini menyangkut nasib 439.956 orang honorer, tinggal di kalikan berapa anggota keluarga mereka yang menunggu kejelasan pemerintah," tuturnya.

FHK2i dan PGRI, kata Lukman, juga menyampaikan rencana aksi mereka pada tanggal 15 September 2015. Mereka akan mengerahkan 40 ribu tenaga honorer melakukan aksi ke Kementerian PAN/RB, Istana dan DPR RI, serta melakukan Mogok Nasional selama 2 hari, 439 ribu orang tenaga honorer se Indonesia tidak akan masuk kerja selama 2 hari.