Kementerian ATR/BPN Gandeng Ikatan Surveyor Indonesia, Percepat Kebijakan Pertanahan
Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) disebut sangat mampu membantu masalah pendataan tanah
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) disebut sangat mampu membantu masalah pendataan tanah dengan penggunaan teknologi yang mumpuni.
Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan ISI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan ISI dalam berbagai hal.
"Inikan organisasi profesi, saya kira kementerian kami butuh support dan kesepakatan kolaborasi, misalnya kamu juga butuh sertifikasi juru ukur kami. Membuka kemungkinan, ditambahkanya materi atau kurikulum didalam sekolah tinggi pertanahan ketika mereka lulus, selain ijazah juga dapat lisensi surveyor," kata Ferry kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2015) kemarin.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pihaknya juga membutuhkan informasi geospasial untuk mendata tanah. Menurutnya, jika data tidak valid bisa menimbulkan banyak sengketa tanah.
"Dalam hal Kementerian saya kira kami sangat butuh hal pemetaan, makanya kami bicara akan lakukan pemetaan menyeluruh pada satu wilayah. Selama ini mereka terlibat atau mendukung program kementerian ini terlibat hanya pada program pemetaan parsial. Hasil pemetaan yang mereka lakukan bisa sangat mendukung kami untuk ambil kebijakan menyelesaikan masalah pertanahan," kata Ferry.
Apalagi saat ini ISI sedang mengembangkan teknologi baru tiga dimensi yang bisa memberikan informasi detil tidak hanya tanah, namun juga sebuah bangunan.
"Termasuk teknologi baru 3 dimensi, dalam hal pengukuran strata title misalnya, jadi jelas, ngga hanya ukuran tinggi tapi bisa dipetakan. Gambar 3 dimensi utuh. Ini yang kami sebut teknologi memudahkan manusia," katanya.
Lebih lanjut Ferry mengatakan, salah satu bentuk nyata percepatan kebijakan pertanahan yang sangat terbantu dengan hadirnya ISI ialah misalnya percepatan program Prona.
"Dengan teknologi yang dimiliki ISI maka pendekatan teritori jauh lebih cepat dibanding segmentasi yang dilakukan saat ini. Misal satu desa dipetakan pada daerah yg terkena prona, disitu jelas tergambar ada berapa jumlah petani, nelayan, jadi teknologi memungkinkan dan jauh lebih efisien," katanya.