Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dianggap tegas menghadapi para pengedar narkoba dan berani menolak memberikan grasi terhadap terpidana mati di kasus ini.

Respon masyarakat demikian diketahui berdasar hasil survei Indo Barometer yang melibatkan 1200 responden pada
14-22 September di 34 provinsi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengatakan sebanyak 75,3 persen responden menyebut Presiden Jokowi telah bertindak tegas terhadap pengedar narkoba.

Sementara 7,2 persen responden menjawab Presiden Jokowi tak tegas terhadap pengedar. Sisa 17,5 persen responden menjawab tidak tahu apakah presiden tegas atau tidak.

Sebanyak 64,5 persen responden yang mengatakan Jokowi tegas mengaca pada kebijakannya mempersilakan Kejaksaan Agung mengeksekusi mati para pengedar narkoba. Selain itu 4,9 persen responden menyebut presiden telah menolak grasi untuk para pengedar narkoba.

"Dari 1200 responden, sebanyak 52,7 persen responden mengaku setuju hukuman mati, 32,2 persen mengaku sangat setuju. Yang tidak setuju sebanyak 7,8 persen," ujar Qodari.

Responden yang mengaku setuju hukuman mati untuk para pengedar narkoba. Sebanyak 58,1 persen responden menyebut narkoba telah merusak generasi muda, 23,7 persen responden menyebut hukuman mati bisa memberikan efek jera, dan 14,6 persen responden menyebut narkoba bisa menuntut ke kejahatan lainnya.

Indo Barometer juga menanyakan responden soal kejahatan lain yang pelakunya harus dihukum mati, diketahui 54,7 persen responden menyebut pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara 14,6 persen responden mendukung pelaku kasus pembunuhan harus dieksusi mati. "Kejahatan seksual seksual 9.0 persen, dan terorisme 6,8 persen," imbuh dia.