TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015.

Jumat (9/10/2015) lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataannya menjelaskan bahwa presiden akan mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Kerja seiring berjalannya satu tahun pemerintahan.

Pernyataan Seskab yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu bersambut dengan pemberitaan media, memicu spekulasi reshuffle jilid II yang akan dilakukan tepat pada usia satu tahun pemerintahan Jokowi.

Merespon wacana reshuffle jilid II itu, Sekretaris Fraksi NasDem DPR, Syarif Abdullah Alkadrie menyebut penilaian kinerja kabinet masih bersifat fluktuatif di masing-masing kementerian.

Di satu sisi, ada menteri yang sudah eksis, tapi ada juga yang masih adaptasi, terutama kementerian yang habis mengalami perombakan Agustus lalu.

"Secara keseluruhan, apa yang dilakukan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini relatif positif dalam kinerja," ungkap Syarif saat ditemui di Gedung Nusatara I, Senayan, Senin (12/10/2015).

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan bahwa kurun waktu 8 sampai 9 bulan merupakan masa konsolidasi bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Reshuffle jilid I pada Agustus lalu, menurut Syarif merupakan bagian dari upaya presiden Jokowi mencari pembantu yang efektif dalam menggerakkan pemerintahan.

"Jadi, langkah yang diambil oleh presiden tersebut dalam konteks memperkuat konsolidasi pemerintahannya. Tentunya kita harapkan ke depannya agar lebih baik," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini berpendapat jika sekiranya masih ada kekurangan dalam kabinet kerja, hendaknya presiden tak buru-buru mereshuffle kembali kabinet kerja.

Syarif memberikan gambaran saat ini di mana masih ada perlambatan ekonomi, namun perlahan nilai tukar rupiah mulai menguat. Perekonomian juga mulai bangkit, dan program-program pemerintah mulai berjalan.

Hanya saja, menurut Syarif, yang diperlukan Presiden Jokowi saat ini adalah mempersolid jajaran kabinet kerja. Dalam hematnya, masih ada personel menteri yang senang mencari popularitas, saling lempar statemen antara yang satu dengan yang lain.

Syarif mencontohkan kasus Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang banyak mengeluarkan stetemen yang bisa menggaduhkan jalannya pemerintahan.

Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat ini menilai, kalau kebiasaan gaduh seperti itu terus berlanjut, bisa menyebabkan jalannya pemerintah tidak kondusif. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang negatif dari publik terhadap pemerintah.