Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman‎ mengklaim telah mendapat persetujuan Presiden untuk mengirim surat ke Freeport soal sinyal kuat perpanjangan kontrak karya.

Ia khawatir selain Presiden Jokowi tidak mendapatkan informasi lengkap soal freeport , sehingga sudirman said berani mengirim surat tersebut.

"Saya sudah baca surat tersebut yang tersebar di media, menurut saya sikap Menteri ESDM sudah sangat off side, karena hanya menyampaikan soal rencana penataan kembali regulasi Minerba. Soal regulasi itu urusan internal kita dan bukan merupakan hal yang perlu dinegosiasikan, suka atau tidak suka semua investor termasuk freeport harus ikut," kata Dasco melalui pesan singkat, Minggu (18/10/2015).

Menurut Anggota Komisi III DPR tersebut, surat itu tidak lazim dikirimkan oleh salah satu pihak yang terikat dalam kontrak, karena jangka waktu kontrak karya yang ada saat ini masih sangat lama yakni hingga 2021.

Seharusnya terlebih dahulu ada evaluasi yang komprehensif tentang pelaksanan kontrak menjelang berakhirnya jangka waktu, baru bisa bicara diperpanjang atau tidak.

Lagipula, katanya, ada banyak hal yang harus dievaluasi dari sepak terjang freeport saat ini, salah satunya soal belum selesainya pembangunan smelter sebagaiamana disyaratkan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang minerba.

"Yang kami tahu pembangunan smelter freeport saat inni belum mencapai 20 %, dan itupun lokasinya tidak di Papua," ujar Wakil Ketua MKD itu.

Ia mengakui pemerintah boleh mengundang dan mempertahankan investor di Indonesia, namun yang terpenting para investor tersebut harus taat hukum. "Kalau soal smelter saja mereka cenderung ngakalin, bagaimana dengan soal-soal lain yang lebih penting," tuturnya.