TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Mahyudin menyoroti banyaknya guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Padahal menurutnya, peran guru-guru honorer tersebut sangatlah penting bagi pendidikan di Indonesia.

"Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk mengangkat guru honorer. Guru honorer diangkat jadi PNS harus direalisasikan," kata Mahyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Politikus Golkar itu menyebut saat ini guru yang dibutuhkan di Indonesia masih kurang. Dirinya pun berpesan kepada guru honorer yang telah diangkat jadi PNS mampu meningkatkan kinerjanya untuk masyarakat.

"Kepada guru yang jadi PNS, jadi guru yang baik di masa datang," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Yuddy Chrisnandi memutuskan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) akan dimulai tahun 2016.

Pasalnya, terdapat moratorium pengangkatan CPNS pada tahun 2015.

"Secara bertahap paling lama hingga 2019, tapi kita usahakan dipercepat," kata Yuddy usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Dalam rapat itu, Yuddy menyetujui pengangkatan 440.000 tenaga honorer K2 sebagai PNS secara bertahap dengan sejumlah catatan.

Pengangkatan 440.000 tenaga honorer tersebut meningkatkan biaya gaji senilai Rp 34 triliun pertahun. Namun hal itu baru perhitungan kasar.

"Kalau diasumsikan 440.000 itu diangkat seluruhnya tanpa evaluasi, maka satu orang dengan gaji Rp 2 juta dan tunjangan-tunjangan, maka totalnya sekitar itu," katanya.