TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dapat dianggap sedang lakukan kebohongan publik soal adanya pejabat tinggi negara yang mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla meminta saham kepada PT Freeport.

Karena itu, menurut pengamat politik  Sigma Said Salahudin, pernyataan Sudirman itu tidak layak dipercaya.

Kecuali, kata dia, menteri ESDM berani mengungkap siapa tokoh politik yang dimaksudkannya itu.

"Dia itu kan menteri. Seorang menteri tidak boleh asal bicara, kecuali apa yang disampaikannya kepada publik adalah sesuatu yang telah jelas," ujar Said kepada Tribun, Kamis (12/11/2015).

"Ukuran kejelasan dari keterangan pemerintah namanya transparansi," imbuhnya.

Selain harus bersikap transparan, kata dia, seorang menteri juga harus bertanggungjawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik.

Jadi, kata Said, kalau Sudirman sadar bahwa dirinya adalah wakil pemerintah yang bertindak dan untuk atas nama Presiden.

Maka dia punya kewajiban untuk secara transparan menyebutkan siapa tokoh politik yang telah menjual nama Presiden dan Wakil Presiden itu.

"Publik butuh transparansi, bukan teka-teki. Publik juga tidak butuh sensasi. Yang dibutuhkan oleh publik adalah bukti," tegasnya.

"Jadi kalau Sudirman hanya berani bermain teka-teki dan mengumbar sensasi, sebaiknya dia alih profesi saja jadi penjual buku teka-teki atau jadi selebriti," Sudirman menambahkan.

Oleh sebab itu, dia minta, selamà Sudirman tidak berani mengungkap siapa tokoh politik yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport, maka sepanjang itu pula itu dapat dianggap telah menyebarkan berita bohong.

"Atau telah melakukan kebohongan publik," timpalnya.