Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menilai reshuffle kabinet belum tentu disenangi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Presiden memiliki hak prerogatif mengganti pembantu-pembantunya. Kalau ditanya mana yang akan masuk, saya berasumsi belum tentu reshuflle jilid II itu KIH senang. Belum tentu senang," kata Tamliha dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Ia menilai masuknya PAN dalam pemerintah membuat peta kabinet bisa berubah.

Anggota Komisi I DPR itu pun memberi contoh dengan rumus matematika dimana KIH awalnya berisi lima koalisi.

"Kalau rumus matematika, kalau lima koalisi. Kalau ditambah satu, yang satu miliki peluang seperenam. Kalau ada potensi seperenam, ada potensi yang seperlima berkurang," ujarnya.

Ia menuturkan presiden memiliki parameter untuk mengganti menteri.

Contohnya sejauh mana menteri dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Tamliha mengatakan belum tentu menteri populer memiliki kinerja baik tersebut.

"Contohnya Ibu Susi (Susi Pudjiastuti) di Banggar ditanya anggaran naik 400 persen, ditanya program tak bisa jawab tapi anggaran naik. PNBP target Rp 500 miliar, bulan lalu baru tercapai Rp 30 miliar," katanya.

Tamliha juga melihat ongkos meledakkan kapal yang besar.

Padahal, anggaran bisa dihemat dengan cara melubangi kapal hingga tenggelam "Lalu menjadi rumpun ikan, kayak Pak Harto lempar becak ke laut," tuturnya.

Hal lain yang disorot Tamliha yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Ia menyayangkan cara Siti melakukan pemahaman api melalui bom air lewat helikopter untuk lahan gambut.

"Semakin di bom semakin banyak asapnya, untuk memadamkan pakai tentara atau rakyat pakai selang," imbuhnya.