TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai dana bantuan sosial (bansos) sudah menjadi bencana nasional, sehingga perlu kesadaran pemerintah pusat untuk menghapus dari anggaran daerah.

"Bansos itu bencana sosial menurut saya. Harus dihapus dan diputus," ujar Siti dalam diskusi Polemik bertema 'Bansos! Bancakan Sosial' yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Siti mengatakan, sebaiknya dana bansos tersebut dialihkan ke bidang-bidang lain yang membutuhkan dan penggunaannya bisa dipertanggung jawabkan.

Siti mengatakan, ada baiknya anggaran bansos dialihkan untuk dana pelayanan publik, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur dan lapangan kerja.

"Kalau sudah ke pelayanan publik itu tidak ada beban birokrasi, politik dan hukum. Ketiga elemen itu yang selama ini bersekongkol untuk melakukan bancakan pada bansos," ucap Siti.

Sejak tahun 2011, kata Siti, otonomi daerah belum begitu maksimal terselenggara, belum lagi adanya dengan penyakit bancakan bansos tersebut.

Ia menjelaskan indeks kesengsaraan seperti kemiskinan, pengangguran dan gizi buruk justru meningkat.

"Kalau mau benahi otonomi daerah, dana yang diberi wewenang pada daerah diatur agar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bansos tak ada obat lagi. Jangan lah sengaja menabur bencana, sudah ketahuan kok bertahun-tahun bansos ini selalu bermaslah. Ada kepentingan dana untuk kekuasaan disana. Kita sedang bangun dusta sesama kita," kata Siti.