Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Tuding Komisi Hukum DPR Berniat Mandulkan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyidir Komisi III DPR karena berupaya memandulkan KPK.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Y Gustaman
zoom-in Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Tuding Komisi Hukum DPR Berniat Mandulkan KPK
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyindir Komisi III DPR karena berupaya memandulkan KPK lewat penundaan uji kepatutan dan kelayakan pimpinan KPK periode mendatang, Selasa (24/11/2015). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyidir keras sikap Komisi III DPR menunda pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK 2015-2019.

Selama setahun lebih periode kepengurusan DPR periode sekarang tak ada pretasi yang dapat dibanggakan, namun Komisi III malah terkesan ingin meredupkan KPK lewat rencana revisi UU KPK.

"Menunda-nunda dengan alasan yang tidak pantas. Berarti ada agenda tersembunyi, seolah-olah Komisi III bermain politik demi memandulkan kinerja KPK. Ada bahaya kalau ini dilanjutkan kalau KPK tidak bisa bekerja sebaik-baiknya," kata anggota Koalisi, Romo Benny Soesatyo di KPK, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Soesatyo mengkritik sikap Komisi III yang dinilai bisa melecehkan keadaban hukum karena tindakan mereka mengancam kevakuman pimpinan KPK karena Desember nanti pimpinan sekarang akan habis masa tugasnya.

"Kalau mereka menunda-nunda dan berarti ada deal-deal politik, Komisi III tidak punya roh amanat reformasi yakni membersihkan dari unsur KKN dan membangun keadaban hukum," sindir Benny.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai keanehan sikap Komisi III mempermasalahkan perkara remeh temeh seperti kekurangan dokumen.

Berita Rekomendasi

Kata Ray, Komisi III tinggal memilih lima dari 10 nama yang sudah diseleksi Pantiai Seleksi Capim KPK dan yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

"Semestinya Komisi III mengajak masyarakat untuk memelolotin siapa yang layak masuk capim. Jadi kita berdebatnya bukan soal prosedur dan dokumen tambahan tapi siapa yang layak," Ray menambahkan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas