Namun, pimpinan dan tim kembali menggelar rapat pembahasan di Mabes TNI karena ada hasil kajian yang datang dari beberapa skuadron, termasuk Skuadron Udara 45 VVIP TNI AU Halim Perdanakusuma.

Skuadron tersebut saat ini memerlukan armada helikopter VVIP untuk menggantikan tiga unit NAS-332 Super Puma yang telah berusia 15 tahun atau dibeli sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Helikopter VVIP tersebut biasa digunakan untuk penumpang setingkat presiden, wakil presiden dan tamu negara setingkatnya.

Hasil pembahasan kajian di Mabes TNI, akhirnya diputuskan untuk memasukkan dua unit helikopter VVIP dalam pengajuan pengadaan 8 unit helikopter angkut berat jenis AW101.

"Dengan kajian itu, akhirnya OK lah, paling kita bisa beli dua unit. Jadi, dua unit itu paling kita cuma pindahkan (pasang) kursi ke dalam kabin," kata Agus.

Keputusan TNI AU itu belum final karena mereka menginginkan ada tiga unit AW101 VVIP agar nantinya sistem perawatan helikopter tersebut bisa berjalan.

Anggaran satu unit tambahan AW101 VVIP itu sebagaimana Renstra TNI AU 2015-2019, berasal dari pinjaman luar negeri.

"Jadi, satu unit untuk saat perawatan, satu di homebase untuk latihan dan satu lagi untuk operasional, sehingga kami menambah satu unit," ujarnya.

Agus kembali menegaskan, pengadaan helikopter AW101 VVIP dari TNI AU tidak dikhususkan untuk Presiden dan Wakil Presiden, melainkan tamu negara kategori VVIP, termasuk di antaranya Panglima TNI saat tugas mendesak.

Dengan penjelasan latar belakang dan alasan ini, Agus berharap semua pihak tak lagi mengaitkan pengadaan helikopter AW101 VVIP ini sebagai pesawat kepresidenan. (Abdul Qodir)