TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding mengaku sebelum dimulainya sidang pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, pada Senin siang, (7/12/2015) terjadi perdebatan antara sesama anggota MKD.

Perdebatan tersebut mengenai mekanisme sidang, apakah berlangung terbuka atau tertutup.

Dalam sidang yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto tersebut, sejumlah anggota MKD ngotot agar sidang berlangsung tertutup.

Sementara itu sebagian lagi meminta sidang terbuka seperti dua sidang sebelumnya yang menghadirkan Menteri ESDM Sudirman Said, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

‎"Ya terjadi perdebatan di dalam antara anggota, perdebatan tersebut menyebabkan sidang molor setengah jam," ujar Suding, saat sidang diskor pada pukul 15.30 Wib.

Sudding enggan menyebutkan siapa saja yang meminta sidang tersebut tertutup. Ia juga enggan menyebutkan apakah mekanisme sidang tersebut diakhiri dengan voting atau tidak.

‎"Saya tidak bisa katakan siapa, tapi intinya terjadi perdebatan," katanya.

Sidang etik tersebut pada akhirnya dilakukan secara tertutup, pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua MKD, Kahar Muzakir meminta pandangan Setya apakah sidang dilakukan secara terbuka atau tertutup.

‎"Dan setelah melalui perdebatan diminta pandangan pendapat pihak teradu. Ternyata pihak teradu minta dinyatakan tertutup‎," katanya.

Berbeda dengan sidang sebelumnya, pada sidang ketiga yang menghadirkan pihak teradu, Setya Novanto, MKD menggelarnya secara tertutup.

Pengamanan pun di luar dari biasanya. Sejak masuk komplek parlemen, Para pengunjung diminta menunjukan identitas.

Selain itu saat masuk ke Gedung Nusantara dua, identitas mesti kembali diperlihatkan.

Pada sidang kali ini juga Pamdal membuat Barikade mulai dari eskalator dilantai dua, hingga pintu masuk Ruang rapat MKD.

Barikade tersebut dibuat rapat, dan para pengunjung tidak dapat melintas sembarang.