TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang begitu cepat bergerak terkait catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, soal Pemerintah Provinsi DKI yang membeli sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mempertanyakan alasan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang tidak menindaklanjuti kasus uninterruptible power supply (UPS).

Berkisar bulan Februari, Ahok melaporkan dugaan mark up pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta.

"Pak Ruki, waktu saya datang untuk lapor UPS enggak ditanggapin tuh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur ini, membandingkannya dengan kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Ahok heran, KPK begitu cepat menindaklanjuti kasus Sumber Waras sedangkan UPS begitu lamban.

"Saya (akhirnya) lapor ke Bareskrim, baru cepat. Ini yang kasus Sumber Waras cepat banget tek-toknya. Pas dilaporin sama LSM, langsung minta investigasi. Wah saya curiga gitu loh," ucap Ahok.

Sementara itu, KPK mengaku laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan.

Hal itu diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menyusul telah diserahkannya audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Tergantung ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup atau tidak," kata Johan.

Johan pun mengaku kelanjutan kasus tersebut tergantung jika memang dalam penyelidikan ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup.