TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain di Tanah Air, kasus 'Papa Minta Saham' dengan tertuduh Ketua DPR Setya Novanto juga menjadi perhatian sejumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia Selatan juga mendesak agar Setya mundur dari kursi Ketua DPR.

Mereka menyampaikan aspirasi ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh pada 9 Desember 2015, hari ini.

Desakan itu disampaikan Presiden PPI Australia Selatan, Muhammad Maulana dalam keterangan pers Rabu (9/12/2015).

Maulana menyampaikan, rekaman dan transkrip percakapan Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI), Maroef Sjamsoeddin tentang perpanjangan kontrak telah menunjukan ketidakpantasan dan ketidakpatutan.

Dari transkrip rekaman yang tersebar, juga menunjukan adanya praktek penawaran perpanjangan kontrak karya dengan imbalan saham perusahaan.

PPI Australia Selatan menyimpulkan, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya praktek mafia dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia untuk tujuan kemakmuran sekelompok orang. Itu bertentang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

"Maka, kasus ‘Papa Minta Saham’ ini sudah sepatutnya dijadikan momentum dalam pemberantasan praktek mafia kontrak karya dalam tata kelola SDA di Indonesia," kata Maulana.

Berikut desakan PPI Australia Selatan dalam menyikapi kasus ‘Papa Minta Saham’ di Indonesia yang bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Internasional:

1. Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan secara tegas kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara lebih serius untuk memberangus mafia kontrak karya baik yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dari unsur pengusaha.

2. Anggota DPR RI menyelamatkan nama baik lembaga perwakilan rakyat dengan mendesak Setya Novanto Mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui mekanisme sidang. Setya Novanto mudur atau nama baik DPR semakin hancur.

3. MKD untuk selalu terbuka dalam melakukan setiap persidangan kasus-kasus etik anggota DPR agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengetahui proses sidang berlangsung.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan bumi, seperti di Australia, untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan para calo-calo kontrak karya.