TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna menyarankan kepada Presiden Jokowi terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan. Menurutnya, para menteri yang tidak bekerja maksimal kebanyakan para menteri 'titipan' dari orang sekeliling Jokowi.

"Jokowi harus berani menentukan sikapnya sendiri serta memilih orang-orang yang tepat, serta posisinya juga tepat. Jokowi jangan lemah, harus tegas tentukan menteri pilihannya sendiri dan pilih yang bagus-bagus," kata gurubesar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna, saat dihubungi wartawan di Jakarta (Senin, 4/1/2016).

Budiyatna mengingatkan, bila tak demikian, maka bisa dikatakan Nawa Cita akan berubah dukacita. Karena itu, agar arah pembangunan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, maka Jokowi harus tegas dan fokus.

Tidak lagi menetapkan menteri sesuai dengan pesanan orang-orang sekelilingnnya itu.

"Misalnya Sofyan Djalil itu. Dia orang JK. Kalau dia ditempatkan di Menko Ekonomi dan kini menjadi Kepala Bappenas, tidak ngerti," katanya.

Menurutnya, Sofyan tak memiliki passion dan pemahaman serta orientasi untuk mewujudkan janji-janji Jokowi.

Bahkan, di internal birokrasi Bappenas saja ada yang belum paham kemana arah dan orientasi Bappenas dibawa Sofyan Djalil.

Maka tak heran juga, di internal Bappenas, bila sebagian tugas diserahkan kepada asisten-asisten pribadi yang dibawa dari luar seperti Loso Judijanto dan Lin Chen Wei.

Selain Sofyan, lanjut Budiyatna, menteri lain yang juga layak diganti adalah Rini Soemarno. "Rini kan ada hubungan dengan RJ Lino. Lino-nya kan bersalah. Lagi-lagi, ini juga orang-orang yang dekat dengan JK," ungkap Budiyatna.

Orang lain yang pantas diganti, tegas Budiyatna adalah Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo tidak mungkin bersikap adil sebab dia adalah anak buah dari Surya Paloh.

"Dia orangnya Surya Paloh. Kini kan sudah ramai juga ribut-ribut soal dia. Dia harus diganti," tegas Budiyatna.