TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah cepat Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari pengamat kebijakan lingkungan Sri Wahyuni.

Menurut Sri, upaya JK dengan mengumpulkan instansi terkait seperti Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Rumah Dinas untuk membentuk Badan Restorasi Gambut Indonesia, sangat penting dan responsif.

"Ini langkah responsif untuk mengatasi persoalan kebakaran gambut dan hutan," kata Sri saat dihubungi, Jumat (8/11/2015).

Alumni Jerman ini menilai, pembentukan Badan Restorasi Gambut ini, JK menggunakan metode yang sama seperti saat Ia meminta proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami dengan membentuk badan.

Penggiat Usaha Perhutanan Sosial ini memuji upaya yang diinisiasi JK ini untuk mengajak setiap elemen untuk berpartisipasi dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan.

"Langkah JK mengajak dunia usaha dan internasional berpartisipasi dalam Badan Restorasi Gambut ini agar mereka beri kontribusi riil setelah mendapat keuntungan dari hutan Indonesia," kata Sri.

Seperti diketahui, upaya restorasi atau pemulihan lahan gambut adalah solusi jangka panjang yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang 18 tahun belakangan.

Namun, untuk itu, Wapres Jusuf Kalla sempat mengatakan butuh biaya yang tidak sedikit, yaitu mencapai puluhan triliun rupiah. Mengingat, akan dibentuk Badan Restorasi Ekosistem.

Menteri Siti Nurbaya pernah mengatakan bahwa telah diputuskan upaya restorasi tidak mengambil dana dari kas negara karena dipastikan dana yang ada tidak mencukupi

Untuk itu, Siti mengatakan bahwa operasional badan restorasi mayoritas diambil dari hibah internasional.