Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Di Bandung, Menko PMK Melakukan Spot Check NIK dan KIS

Puan meminta semua warga untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk berpola hidup bersih.

Penulis: Hasanudin Aco
zoom-in Di Bandung, Menko PMK Melakukan Spot Check NIK dan KIS
Ist
Menko PMK Puan Maharani melakukan pengecekan di tempat (Spot Check) sekaligus sebagai Kick Off Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kantor Desa Batujajar Timur, Bandung Barat, Jumat (15/1/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -  Menko PMK Puan Maharani melakukan pengecekan di tempat (Spot Check) sekaligus sebagai Kick Off Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kantor Desa Batujajar Timur, Bandung Barat.

"Kegiatan spot check bertujuan untuk memastikan apakah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah mendapatkan kartu KIS dan Kick Off bertujuan untuk memulai penintegrasian NIK yang ada di KTP dengan kartu KIS yang sudah dimiliki masyarakat," ujar Puan, Jumat (15/1/2016).

Menko PMK sempat meminta dua orang warga untuk mencoba menggunakan kartunya masing-masing dan sukses dalam waktu kurang dari satu menit. Kepada Plt Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, Puan berpesan agar semua NIK segera diintegrasikan dengan KIS, KIP, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Keluarga Harapan dan penerima raskin sehingga semua berjalan efektif.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memvalidasi kembali data kependudukan agar semua penerima bantuan negara tepat sasaran.

Puan Maharani juga meminta semua warga untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk berpola hidup bersih dan sehat.

"Tidak ada kan yang maunya sakit. Kita maunya kan selalu sehat. Jangan karena ada bantuan dari pemerintah, lalu maunya sakit," ujar Puan.

Penggunaan KIS, demikian Puan, hanya untuk kebutuhan yang perlu saja. Tidak bisa sakit sedikit lalu gunakan KIS. Dengan membiasakan hidup sehat dan bersih, ia harapkan bantuan negara untuk kesehatan bisa berkurang karena masyarakat bisa mandiri.

BERITA REKOMENDASI

Bupati Bandung Barat H.Abubakar, dihadapan Puan Maharani memang mengeluhkan data yang kurang akurat. Hal itu dikarenakan pihak pemerintah masih menggunakan data BPS tahun 2011 dalam mengeluarkan daftar penerima bantuan.

“Sering kami terima komplein dari masyarakat karena penerima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang jadi tantangan dan hambatan di lapangan,” kata Abubakar. Ia berharap ke depan akan lebih baik dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas