TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatasi pertemuan-pertemuan tertutup di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Ganjar, ada beberapa indikasi melakukan bai'at dari pertemuan tertutup yang dilakukan antara penjenguk dan narapidana.

"Makanya kami minta Menkumham ada baiknya frekuensi yang terlalu tinggi itu dibatasi," ujar Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Ganjar menyarankan agar pertemuan antara penjenguk dan narapidana dilakukan di ruang yang bisa dipantau atau di ruangan yang transparan, sehingga terlihat aktivitas mereka.

"Atau dibuat ruang-ruang transparan yang semua orang bisa melihat, sehingga tidak ada pola men to men, sehingga ia bisa masif untuk bisa di bai'at dan siap jadi penganten, kemudian membunuh orang," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan pihaknya telah mengelola kunjungan di LP Nusakambangan, Cilacap dan beberapa Lapas lainnya dalam rangka mengurangi praktik bai'at.

Diketahui Nusakambangan pernah dihuni oleh pelaku tindak pidana terorisme.

"Kami itu ada titik-titik seperti di Nusakambangan, di beberapa penjara yang biasanya dipakai untuk membai'at-bai'at itu sudah dalam kontrol kami," kata Ganjar.