TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) diperlukan pemerintah,  meski pemerintah telah memiliki peta jalan ke depan untuk ekonomi dan industri, karena KEIN beranggotakan praktisi dan akademisi.

“Kombinasi itu akan memberikan sebuah perencanaan yang lebih detail, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (20/1/2016). 

Bahkan Presiden telah meminta perencanaan detil hingga 50-100 tahun ke depan, sehingga terdapat panduan  dan haluan ke mana kita akan pergi dan menuju.

Dalam jangka pendek misalnya, mana hal yang harus segera dieksekusi, karena kita berkejar-kejaran dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. 

Tentang pemilihan Soetrisno Bachir sebagai Ketua KEIN, Presiden menjelaskan pemilihan ketua KEIN dilakukan oleh para anggota.

"Beliau pelaku industri juga," kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa KEIN berbeda Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada era pemerintahan SBY dimana KEIN lebih menitikberatkan pada industrialisasi dan hilirisasi yang memberikan back up pada pertumbuhan ekonomi.

“Bedanya itu,” ucap Presiden. 

Dengan menitikberatkan pada industrialisasi, lanjut Presiden, sehingga akan memunculkan nilai tambah dari bahan baku yang kita miliki dan tidak ada lagi ekspor komoditas bahan mentah atau bahan baku.

“Targetnya memang industrialisasi, hilirisasi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi sehingga ada nilai tambah,” ujar Presiden.