Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang waktu digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar, setidaknya terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal itu dikatakan tokoh muda partai Golkar Andi Sinulingga.

Andi mengatakan bahwa tantangan tersebut berupa siapa yang paling berhak untuk menyelenggarakan Munas dan nasib dari beberapa kader yang sempat dipecat sebelum Munas Bali terlaksana pada 2014 lalu.

"Iya ini memang jadi tantangan kami, siapa yang berhak jadi panitia itu juga memberatkan bagi kami," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Menurut Andi, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, beberapa sudah terpencar dan sebagian lainnya masih melakukan pengkritisan terhadap pengaktifan kembali SK Riau oleh Menkumham.

Karena itu, dirinya meminta untuk seluruh kader yang dipecat dapat dikembalikan lagi menjadi fungsionaris partai Golkar.

Secara teknis, tokoh muda juga menilai bahwa akan banyak peredaran uang dalam Munas Golkar mendatang dan meminta agar seluruh lembaga yang berkonsentrasi dalam hal tersebut dapat terlibat di penyelenggaraan Munas.

"Formappi, ICW, KPK dan PPATK kami harapkan untuk dapat terlibat dalam acara Munas. Agar terpilihnya ketua umum yang baru mempunyai integritas tinggi. Bukan dana yang besar," tambahnya.

Senada dengan Andi, tokoh muda Golkar lainnya Ace Hasan Syadzily mengakui bahwa masih terdapat pandangan dari kader Golkar bahwa yang mempunyai banyak dana, maka akan dengan mudah memenangkan pemilihan ketua umum.

"Kami ingin membantah hal ini. Jangan sampai paradigma itu masih ada dan hanya memikirkan uang dan uang saja. Harus diubah pemikiran seperti ini," kata Ace.

Dirinya meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan saran dan kritik serta dapat berdiskusi secara baik kepada mereka tokoh muda untuk menyelenggarakan Munas yang jauh lebih baik.

Sementara itu, Ahmad Doli dalam kesempatan yang sama menilai bahwa tantangan Golkar jelang Munas adalah siapa saja pengurus yang mempunyai hak suara dalam Munas mendatang dan siapa saja yang tidak memiliki suara.

"Kami sarankan agar terjadi rapat-rapat internal partai baik dari tingkat DPD hingga DPP untuk membicarakan itu baik secara formal maupun informal," urai Doli.

Dirinya berharap agar hasil rapat tersebut menghasilkan orang-orang yang layak dan pantas untuk memberikan haknya memilih siapa yang mendapatkan suara dan siapa yang dapat menyelenggarakan Munas.