TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKS mengatakan wacana pembentukan Panitia Khusus  (Pansus) Freeport yang terus menjadi perbincangan di parlemen, jika terbentuk kemudian,  sesungguhnya tujuannya untuk menyelamatkan enegi kita dari bancakan pihak asing.

Selain itu kita juga harus mandiri dalam bidang energi, jika tidak, posisi Indonesia akan sangat rapuh.

“Jadi, menurut saya, dengan kompleksitas masalah yang besar, menyangkut perusahaan besar, dan juga orang orang besar yang nanti akan dimintai keterangannya, maka paling pas dibentuk Pansus Freeport,” ujar anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, ketika dimintai tanggapannya, Senin (1/2/2016)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, Pansus memiliki kewenangan yang lebih tinggi ketimbang  Panitia Kerja atau Panja, sebab penanggungjawab Pansus langsung pimpinan DPR RI, sedangkan Panja, cukup pimpinan Komisi bersangkutan saja.

“Mengingat banyak persoalan yang mengitari Freeport, lalu daya ungkitnya juga besar, jalan yang efektif ya bentuk Pansus untuk menuntaskan masalah yang selama ini  menjadi pertanyaan publik,” kata Nasir.

Nasir menegaskan, Pansus Freeport yang akan dibentuk hendaknya menghindari kesan sebagai bentuk intervensi politik.

Pansus harus menjadi instrument DPR untuk mengurai dan memberikan solusi bagi persoalan Freeport dan juga problematika investasi pertambangan selama ini.

“Jadi, fokus pada penyelidikan masalah yang akan dibereskan dan hilangkan kesan politisasi," katanya.

Karena itu lanjut politisi yang dikenal cukup vokal ini, Pansus harus memiliki data yang kuat, akurat dan dalil dalil yang juga sangat kuat sehingga dlaam bekerja Pansus dibekali perangkat yang memadai.

“Mengapa Pansus yang sudah bergulir lama ini belum terbentuk menurut Nasir, mungkin  karena DPR sedang melengkapi data dan fakta fakta yang lebih kuat,” ujarnya.

Ditanya mengenai sikap fraksi, Nasir mengungkapkan, sepanjang anggota memiliki argumentasi dan didukung data serta fakta yang akurat soal pentingnya Pansus Freeport, fraksi akan mengikutinya.