Menko PMK: Pembenahan Pelayanan Imigrasi wujud Revolusi Mental

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly atas penyelenggaraan Rapat Kerja yang mengambil tema 'Kemanfaatan Hukum yang berke-pasti-an'. Puan menilai acara ini sangat penting karena hasilnya tentu bukan hanya untuk kepentingan internal Kemenkumham, tetapi tentu saja untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum.

Menurut Puan, salah satu langkah konkret Kemenkumham dalam mengimplementasikan revolusi mental adalah membenahi pelayanan di Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) .

"Salah satu hal yang harus direvolusi di Kemenkumham itu imigrasi, di sana pelayanannya lama, petugasnya tidak senyum. Bagaimana turis mau nyaman kalau di imigrasi tak senyum? Ini harus segera diperbaiki," kata Puan, saat menyampaikan sambutan di acara Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Puan mengungkapkan, untuk mendukung destinasi wisata di Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka Imigrasi harus dibenahi pelayanannya agar para turis juga punya kesan yang positif ketika datang ke Indonesia.

"Bukan berarti pemeriksaan tidak ketat, tetapi dalam pemeriksaan yang ketat itu harus dibarengi dengan pelayanan yang baik," ujarnya.

Puan mengaku sering menagih soal hal tersebut kepada Menkumham Yasonna H Laoly dan telah dijanjikan akan ada penambahan petugas dan pos imigrasi di bandar udara. Dan setelah itu dibenahi, kemudian juga harus bersinergi dengan instansi terkait. Puan kemudian menantang Menkumham untuk membuat suatu regulasi yang bisa memberikan kepastian dalam pelayanan.

"Sesuai dengan program atau tema kemanfaatan hukum yang ber-kepasti-an. Coba bikin yang pasti, untuk melayani satu orang itu butuh berapa lama, sehingga bisa dipastikan kebutuhan yang melayani," tukasnya.

Kemudian pelayanan lain yang butuh segera untuk dilakukan revolusi mental adalah pelayanan di Lapas. Menurut Puan, ada banyak cerita dan pemberitaan terkait kondisi di Lapas saat ini yang benar-benar butuh pembenahan.

"Saya sering kalau tanya Pak Menteri dijawabnya, 'lagi di Cipinang, lagi di Nusakambangan, lagi di Grobokan. Saya mikirnya, oh ini Pak Menteri memang sedang mengimplementasikan revolusi mental di lapas-lapas," kata Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengatakan bahwa pelaksanaan Revolusi Mental dibutuhkan kepeloporan dari para pejabat dan juga birokrasi untuk patuh terhadap berbagai instrumen regulasi, serta norma, dan peraturan perundang-undangan. Di situlah peran penting Kemenkumham untuk bisa mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkepastian agar bisa menjadi penopang suksesnya gerakan revolusi mental.

"Dalam tahapan ini, kita akan melihat bagaimana penerapan nilai-nilai revolusi mental itu berjalan. Contohnya, bagaimana kepatuhan (compliance) terhadap norma, peraturan atau regulasi pada level birokrasi, pengusaha dan masyarakat," ungkapnya.

Puan mengungkapkan, inti dari revolusi mental adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan sosial ini, kata dia, akan dipercepat dengan sebuah intervensi, yakni intervensi sosial, yang dalam nomenklatur kegiatan negara, disebut Revolusi Mental. Tujuan akhir dari gerakan revolusi mental adalah terbentuknya karakter bangsa yang berintegritas, beretos kerja positif dan mau bergotong-royong.

"Saya perlu menegaskan bahwa untuk melaksanakan revolusi mental diperlukan keteladanan dan kepeloporan. Untuk itu, saya menginginkan kita yang hadir pada acara ini, dapat menjadi pelopor gerakan revolusi mental dengan melakukan perubahan cara berpikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang dapat memperkuat kedaulatan, peningkatan daya saing, persatuan dan kesatuan nasional dalam kebhinnekaan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia," ujar Puan.