‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi V DPR RI, Miryam S Haryani mengatakan, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur 7-8 Maret 2016 menemukan beberapa temuan terkait dana desa. Temuan tersebut antara lain adanya dana yang tidak tepat sasaran.

"Temuan ini menguatkan dugaan Komisi V atas banyaknya laporan dari masyarakat soal dana desa yang banyak tidak tepat sasaran. ‎Bahkan masyarakat desa sampai saat ini belum merasakan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya dana desa," kata Miryam saat dikonfirmasi, Jumat (11/3/2016).

Politikus Hanura itu menuturkan, ‎satu diantara beberapa temuan yang didapati pihaknya adalah belum digajinya pendamping desa di Kabupaten Bangkalan hingga bulan Maret 2016.

‎"Dan yang terparah adalah adanya dana desa yang dikelola oleh pihak ketiga bukan dikelola kepala desa langsung," ujarnya.

Masih kata Miryam, pengelolaan dana desa oleh pihak ketiga adalah sesuatu ‎yang melanggar hukum dan sangat dimungkinkan faktor inilah yang menyebabkan dana desa belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa.

Menurutnya, ‎pengelolaan dana desa oleh pihak ketiga akan membuka peluang terjadinya penyelewengan dana desa sehingga yang merasakan manfaat hanyalah pihak ketiga dan oknum-oknum kelurahan atau aparat desa.

"‎Maka dari itu, kami mengusulkan agar dibentuk panja dana desa untuk mengusut temuan-temuan di lapangan agar jangan sampai niat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa tidak tercapai karena adanya penyelewengan," tandasnya.