Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris meminta kepada pemerintah untuk mendesain ulang sistem pemilu yang ada saat ini.

Hal tersebut guna menciptakan proses penguatan proses Pemilu yang lebih baik untuk tingkat nasional maupun lokal.

Di tingkat lokal misalnya, berdasarkan hasil Pilkada 2015 lalu dianggap belum menunjukan tujuan dari substansi demokrasi yang sesungguhnya.

"Belum terlihat adanya penyelenggara yang akuntabel, pemerintahan yang efektif dan kebijakan yang berpihak pada publik," ujarnya saat diskusi tentang pilkada di Komnas HAM, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Karenanya penting adanya penyempurnaan secara terus menerus terhadap skema demokrasi presidensial yang dianut Indonesia.

Beberapa perubahan yang harus ditata kembali adalah sistem kepartaian sehingga menghasilkan sistem presidensial dan sistem pemerintahan daerah yang efektif.

Selain itu, perlu adanya mekanisme kaderisasi kepemimpinan secara transparan dan demokratis.

Serta melembagakan mekanisme uji publik bagi setiap calon pemimpin termasuk pasangan calon dalam Pilkada.

"Ini semua nantinya agar demokrasi di lokal tidak sekedar prosedural saja. Tetapi juga melahirkan pemerintahan lokal yang efektif, responsif, dan akuntabel," katanya.

Dirinya juga berharap agar Pilkada dikategorikan sebagai rezim pemilihan umum, sehingga nantinya hanya terdapat dua Pemilu di Indonesia.

Pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak.

Dengan begitu tercipta efektifitas dan sinergi pemerintah dari pusat ke daerah.