TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan, dibentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB), adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menurutnya, presiden ingin manfaat program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.

"Bapak Presiden juga telah memberikan arahan kepada kami agar pelaksanaan program KB lebih fokus kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan," kata Surya dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (27/3/2016).

Dia menjelaskan, pencanangan Kampung KB, program KB diharapkan akan dapat bergema kembali dan menjangkau masyarakat terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, wilayah padat penduduk, wilayah miskin perKabupatenan dan kampung-kampung di seluruh Indonesia.

"Kampung KB tingkat nasional telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu," katanya.

Surya berharap, pelaksanaan revolusi mental, BKKBN berupaya melaksanakan penanaman nilai-nilai revolusi mental berbasis keluarga.

"Dengan pendekatan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama, maka diharapkan nilai-nilai etos kerja, integritas, dan gotong royong akan dapat lebih terinternalisasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitarnya," kata Surya.

pelaksanaan revolusi mental, BKKBN berupaya melaksanakan penanaman nilai-nilai revolusi mental berbasis keluarga.

"Dengan pendekatan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama, maka diharapkan nilai-nilai etos kerja, integritas, dan gotong royong akan dapat lebih terinternalisasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitarnya," katanya.

Lebih lanjut kata Surya, program KKBPK dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita, terutama agenda prioritas ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Selain itu juga agenda prioritas ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan agenda prioritas ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa," tambahnya.

Upaya mendukung perwujudan Nawa Cita, khususnya ketiga Agenda Prioritas tersebut, dilaksanakan, di antaranya, melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional KB (BOKB) Subbidang KB; pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KKBPK kepada masyarakat.

"Penyelenggaraan pelayanan KB bagi keluarga kurang mampu, pemberian fasilitasi bagi keluarga yang memiliki balita, remaja, atau lansia. Serta pemberian edukasi dan advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), Triad KRR (pernikahan dini, seks pranikah, napza), serta perencanaan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, keluarga, hidup sehat, partisipasi dalam masyarakat bagi remaja melalui Program Generasi Berencana (GenRe)," katanya.