‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyebut mayoritas fraksi di MPR setuju akan pentingnya haluan negara. Dikatakannya, haluan negara itu akan menjadi arah pembangunan Indonesia dan MPR bersedia menampung aspirasi diadakannya kembali haluan negara.

"Sembilan fraksi setuju pentingnya haluan negara, satu fraksi belum nyatakan sikap," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara 'Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara' di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Zulkifli menuturkan, berdasarkan masukan dari berbagai kalangan, pimpinan MPR melalui rapat gabungan (ragab) memutuskan agar MPR melakukan tahapan untuk amandemen terbatas, terhadap UUD 1945 dalam rangka mewujudkan haluan negara tersebut.

"Namun, kami tidak gegabah. Sesuai pasal 37 UUD 1945, amandemen harus dilakukan secara hati-hati, jelas mana yang diubah. Dan bagaimana perubahannya. Sebelum dilakukan, juga harus melalui proses panjang, termasuk seminar di 50 perguruan tinggi," tuturnya.

Kalau MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan bisa melahirkan haluan negara, kata Zulkifli, keputusan itu akan berlaku untuk masa kepemimpinan MPR berikutnya.

Ini untuk memastikan bahwa keingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara semata-mata sebagai kebutuhan sistem ketatanegaraan.

"Bukan karena saya Ketua MPR lalu ingin menjadi lembaga tertinggi negara. Ini akan berlaku setelah pimpinan MPR-nya berubah," tandasnya.