Idil: Menteri dari PDIP dan Nasdem Layak Diganti
Dia tidak menampik jika menteri dari partai pengusung utama pemerintahan Jokowi yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem termasuk layak untuk diganti.
Editor: Wahid Nurdin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal merombak Kabinet Kerja jilid II.
Desas-desus mengenai hal tersebut cukup hangat diperbincangkan belakangan ini.
Menteri dari non partai politik (parpol) termasuk menteri dari partai pengusung utama pemerintah Jokowi, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem dinilai layak dievaluasi.
Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan (Unpad), Idil Akbar mengatakan, Presiden Jokowi memang sudah selayaknya melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.
Terutama terhadap para menteri yang kinerjanya kurang memuaskan ekspektasi publik.
"Saya kira memang ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak direshuffle," kata Idil, ketika dihubungi wartawan, Sabtu (2/3/2016).
Menurut Idil ada sejumlah menteri yang dinilai kurang memuaskan kinerjanya.
Dia tidak menampik jika menteri-menteri dari partai pengusung utama pemerintahan Jokowi yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem termasuk layak untuk diganti.
"Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri ESDM Sudirman Said (non parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle," jelasnya.
"Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, dan pada beberapa kondisi sering blunder. Seperti yang kasus kemarin menganggarkan Rp 140 miliar untuk bikin website, itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan," tambahnya.
Begitu pula dengan Menteri Yasonna Laoly yang kinerjanya dilihat banyak orang justru merugikan pihak-pihak tertentu.
Berkaca dari peran pemerintah dalam konflik kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle, karena dalam beberapa persoalan terutama ketika mencuatnya dualisme PPP dan Golkar ada campur tangannya. Dia terlalu jauh mengintervensi parpol sehingga dualisme kepengurusan dua partai itu tidak kunjung usai," bebernya.
Terlebih, kata Idil, surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar dan PPP yang diterbitkan Menkumham selaku wakil pemerintah juga malah tidak menyelesaikan persoalan-persoalan substantif.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.