TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menggelar tiga kali muktamar.

Mulai dari muktamar VIII versi Djan Faridz dan muktamar versi Romahurmuziy pada 2015 lalu, hingga muktamar VIII yang digelar kubu Romahurmuziy tahun ini.

Hal itu bisa terjadi karena sengketa internal partai. Walaupun Mahkamah Agung (MA) memutuskan kepengurusan Djan Faridz sebagai kepengurusan yang sah, akan tetapi pemerintah justru memberikan restunya pada kubu Romahurmuziy.

Alhasil, muktamar kembali digelar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang hadir dalam penutupan muktamar VIII yang digelar kubu Romahurmuziy di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016), sempat menyindir hal tersebut.

"Kita sampaikan puji syukur atas kehadiran kota bisa menghadiri penutupan Muktamar PPP kedelapan, setidak-tidaknya VIII C‎. Karena ada A, B dan C," ujar Jusuf Kalla yang memancing tawa peserta muktamar.

Ia yang merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, mengakui bahwa partai tempat ia bernaung juga mengalami hal yang sama, sengketa kepengurusan, walaupun saat ini sudah berakhir.

Ia berharap muktamar kali ini, adalag muktamar VIII terakhir.
Wakil Presiden berharap konflik internal partai berlambang Kakbah itu berakhir, seiring digelarnya muktamar kali ini.

"Apalagi namanya partai persatuan, masak mau pecah. Bukan partai pecah Indonesia itu kan," ujarnya dengan nada bercanda.

Dampak dari sengketa kepengurusan sehingga ada tiga kali muktamar dalam dua tahun terakhir, adalah habisnya energi dan tentunya biaya.

Jusuf Kalla menyindir, hal itu membuat muktamar tidak lagi bisa digelar di hotel mewah.

‎"Masing-masing turun pangkat dari tidur di hotel, sekarang terpaksa Asrama Haji. Tapi yang penting kan bukan tempatnya tapi keikhlasannya," ujarnya sembari tertawa kecil.

Namun demikian, muktamar tersebut tidak didukung okeh kubu Djan Faridz. Usai muktamar, kepada wartawan Jusuf Kalla mengaku sudah menghubungi Djan Faridz untuk bergabung.