Polisi Geledah Kantor Panama Papers

Tribunnews.com, JAKARTA - Kepolisian Panama menggeledah kantor firma hukum Mossack Fonseca terkait skandal berlabel Panama Papers, Selasa (13/4) kemarin. Hal ini menyusul bocornya 11,5 juta lembar dokumen rahasia firma hukum Mossack Fonseca di Panama City.

Penggerebakan kantor firma hukum Mossack Fonseca berlangsung tanpa insiden. Namun, kejaksaan enggan merinci hasil penggeledahan.

Firma hukum Mossack Fonseca disebut-sebut menjadi penolong politisi, pengusaha, aktor hingga atlet ternama yang diduga ingin menyembunyikan kekayaan di perusahaan-perusahaan luar negeri.

Firma ini sedikitnya membantu 214 ribu perusahaan di luar negeri selama 40 tahun, terutama di negara yang dianggap sebagai suaka pajak.

Beberapa negara menanggapi dokumen ini dengan cara berbeda, terutama jika nama-nama pejabat mereka muncul di dalam Panama Papers. Perdana Menteri Islandia dipaksa mundur setelah terungkap memiliki saham di sejumlah bank, dengan kuncuran dari berbagai perusahaan di luar negeri.

Sementara para pemimpin di Inggris dan Ukraina kini harus menjawab banyak pertanyaan saat nama mereka atau kerabat mereka muncul dalam dokumen itu.

Berbeda sikap, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha mengalihkan perhatian dengan menyebut Panama Papers sebagai ulah AS untuk mendiskreditkan dirinya.

Adapun Pemerintah China melakukan sensor terhadap forum-forum netizen dan media yang mendiskusikan dokumen rahasia itu.

Sejumlah orang kaya di Australia, Perancis, India, Meksiko, Peru, Spanyol, dan beberapa negara lain juga menghadapi pemeriksaan terkait penghindaran pajak setelah nama mereka muncul dalam "Panama Papers".

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan, bank-bank di seluruh dunia akan membuka data nasabahnya pada 2018. Saat itu, aliran dana nasabah dapat dilihat secara transparan.

"Simpanan siapapun yang ada di bank seluruh dunia dibuka total, meskipun ini sudah keduluan Panama Papers," ujar Jokowi.

Jokowi mengemukakan, sebelum muncul 'Panama 'Papers', pemerintah sudah memiliki data-data warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. "Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak nyimpan di Singapura saya tau. Saya tahu. Kita harus mempersiapkannya," ujar Jokowi.

Presiden sebelumnya berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen "Panama Papers".