Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ada Sumbangan Calon Ketua Umum, Panitia Sarankan Munaslub Golkar Diaudit

Panitia mengaku siap diaudit mengenai biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ada Sumbangan Calon Ketua Umum, Panitia Sarankan Munaslub Golkar Diaudit
Icha Rastika
Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sulingga saat menjadi pembicara dalam diskusi Smart FM di Jakarta, Sabtu (29/3/2015) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia mengaku siap diaudit mengenai biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali.

Hal itu dikatakan Anggota Steering Committe (SC) Andi Sinulingga terkait dengan biaya Munaslub yang bersumber dari pengurus DPP, kader dan Calon Ketua Umum Golkar.

"Diaudit biar transparan setelah selesai acara. Panggil auditor independen laporkan kepada publik," kata Andi di Jenggala Centre, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Andi mengakui biaya munaslub ditanggung DPP, kader, panitia dan calon ketua umum Golkar.

Namun, besarannya belum ditentukan.

Menurut sebelum pemilihan ketua umu Golkar direncanakan sosialisasi terlebih dahulu yang terbagi dalam lima zona.

BERITA REKOMENDASI

Kemudian debat calon yang disiarkan langsung di stasiun televisi selama tiga hari.

"Belum ada partai yang melakukan debat publik, sehingga Munaslub bukan kepentingan Partai Golkar, tapi memang bermanfaat, buat bangsa ini. Ada biaya, opsi pertama seluruh rangkaian ditanggung bakal calon," tuturnya.

Menurutnya, hal itu bertujuan mengedukasi publik serta mendorong kemandiria partai politik. Meskipun Andi mengakui pula mencari dana untuk Munas bukanlah hal yang sulit.

"Cari uang buat Munas enggak susah, dari uang korporasi atau pribadi, nah ini kita mau buka Parpol enggak mau disandera orang dan koorporasi. Parpol punya kemandirian," ujarnya.

Ia mengatakan dana dari pribadi atau koorporasi sebenarnya tidak diperlukan bila negara mau membiayai partai politik.


Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab bila menginginkan parpol menjadi kuat sebagai pilar demokrasi.

"Semangat panitia ini mengantisipasi derasnya politik transaksional," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas