TRIBUNNEWS.COM, YOGYA  - Aksi mogok makan Aliansi Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA ) di halaman DPRD DIY yang menuntut agar tiap pejabat publik yang namanya tersangkut kasus Panama Paper, kembali berlanjut.

Setelah sempat satu orang peserta aksi tak lagi mogok makan kini lima mahasiswa yaitu Angga, Uya, Pasha, Doni, Taufiq terus bersuara agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN, Rini Soemarno karena terindikasi dalam Panama Papers.

"Kami minta Presiden Joko Widodo serius perhatikan tuntutan mahasiswa, agar Rini Soemarno dicopot dari jabatan," kata Hilman, satu juru bicara Aliansi PANAMA di Yogyakarta, (26/04/2016).

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menilai pemerintah perlu untuk melakukan tindakan kepada setiap pejabat negara yang terkait kasus Panama Papers.

Rini Soemarno disebutkan layak dipecat karena diduga terkait dengan perbuatan yang sarat dengan kejahatan keuangan seperti yang diungkap dalam data dokumen Mossack Fonseca.

Pilihan aksi mogok makan disebutkan agar pemerintah dan Presiden Joko Widodo serius dalam menanggapi tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa akan terus beraksi mogok makan hingga tuntutan mereka didengar pemerintah.
"Aliansi Nasional mahasiswa juga sudah lakukan tuntutan dengan isu yang sama di Jakarta, dari Yogyakarta kita kirim 10 orang perwakilan dalam aksi nasional," katanya.

Selain pemecatan Rini Soemarno, mahasiswa juga meminta agar Presiden Joko Widodo membawa kembali ke Indonesia, uang sejumlah Rp 11.400 Triliun yang tercatat dalam dokumen Panama Papers, karena uang itu berasal dari Indonesia.

Kewajiban pajak atas uang Rp 11.400 triliun itu bisa digunakan bagi program pembangunan dan langkah mensejahterakan rakyat, untuk membangun sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.

Hilman mengutip data dari berbagai media, disebut-sebut Rp 67,4 milliar uang yang dimiliki Rini Soemarno tersimpan di rekening dalam dokumen di negara dengan status bebas pajak (tax haven).

"Saat rakyat harus bayar pajak, dan pejabatnya malah menyimpan dana dengan menghindari pajak, itu jadi contoh buruk dan menyalahi hukum. Selain ini, banyak dosa Rini diantaranya pemberian ijin prinsip dalam perpanjangan JICT, juga bertanggung jawab dalam karut marut Pelindo II," kata Hilman.