PDIP Nilai Politik Anggaran Pemerintah Jokowi Masih Jauh dari Nawa Cita
“Kami minta agar porsi anggaran untuk pembangunan ekonomi rakyat diperbesar. Ini penting guna mendekatkan agenda Nawa cita,”
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Dia melihat belanja pembangunan non fisik seperti kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, juga mendapatkan porsi yang besar dalam APBN.
Ia mencontohkan dari total anggaran sebesar Rp 57,12 Triliun di Kementerian Agama (Kemenag), porsi terbesarnya justru dipakai untuk belanja rutin sebesar Rp 33,4 Triliun (58,47%).
Sedangkan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 23,7 Triliun (41,53%).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 8,6 Triliun.
Dari angka ini, sebesar Rp 1,2 Triliun (13,45%) dipergunakan untuk belanja rutin.
Sementara untuk pembangunan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7,4 Triliun (86,55%).
Pembangunan non fisik mencapai Rp 6,3 Triliun (73,49%) dan anggaran pembangunan fisik mencapai Rp 1,1 Triliun (13,07%).
“Kegiatan pembangunan non fisik yang pada umumnya menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatannya perlu disertai dengan target dampak kemajuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,” katanya.
