Sudah saatnya SMK meluaskan vokasinya dengan memperbanyak kejuruan Pariwisata atau Kesenian, sehingga yang menjadi pekerja di Tanjung Lesung adalah orang-orang di sekitar kawasan tersebut.

Rano menambahkan, dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan terutama yang sesuai dengan kewenangan Provinsi.

Rano mengatakan, amanat dari Undang-undang tersebut salah satunya adalah pengalihan urusan pemerintahan pendidikan menengah yang awalnya dari kabupaten kota ke provinsi.

"Artinya pada tahun 2017 nanti semua urusan pendidikan menengah, di bawah kewenangan Provinsi dan secara administratif sudah kita mulai di tahun ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan Provinsi Banten harus siap mengurus 3673 guru PNS SMA dan 1682 guru PNS SMK.

Menurut Gubernur Rano, kata Engkos, yang menarik di Banten ini ada 681 jumlah SMK negeri dan swasta.

Jika dikaitkan dengan MEA, Banten memiliki sumber daya yang melimpah jika siswa-siswi SMK digarap dengan serius.

“Maka perlu ada terobosan-terobosan yang jelas dan terarah agar ketika mereka lulus dari sekolahnya, mereka sudah siap untuk bekerja di sektor-sektor industri yang sesuai dengan kapasitasnya,” kata Engkos.