Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyaknas) KPK, Sujanarko mengatakan, kunjungan kali ini bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi Banten dalam tindak korupsi agar penyusunan program yang akan dilakukan di Banten lebih efektif.

Ia menilai, permasalah di Banten pada dasarnya sama dengan wilayah lain di Indonesia seperti pada sistem tata kelola, nilai dan pengawasan yang perlu ditingkatkan.

"Hampir seluruh wilayah sama, dari sistem tata kelola, nilai, dan pengawasan yang kurang,” katanya.

Sementara itu, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mendukung KPK dalam melakukan pengawasan terhadap tindak korupsi di Banten sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh ICW.

ICW dan semua pihak mengupayakan adanya perubahan terutama dalam sisi pelayan publik di Banten, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah.

“Korupsi tinggi pelayanan public akan rendah, sebaliknya korupsi rendah maka pelayanan public akan meningkat,” ujarnya.

ICW juga mengatakan, sebagian besar sumber korupsi di Banten berasal dari APBD.

Maka dari itu pihaknya menghimbau agar pengelolaan APBD, sistem dan pembelanjaan daerah seperti pengadaan barang dalam penyusunan anggarannya harus melibatkan banyak pihak.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Koordinator ICW Banten Ade Irawan, Ketua PP Muhamadiyah Dahnil Anzar.