TRIBUNNEWS.COM - Lewat Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, melibatkan beberapa kementerian terkait dan juga dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya perusahaan BUMN di bidang perkebunan, pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat dalam keterangan tertulisnya kepada TRIBUNNEWS.com, Senin (9/5/2016).

Sektor Infrastukur baik jalan, irigasi, waduk, dermaga, tol laut, bandara, pembangkit listrik yang sedang dibangun besar-besaran oleh Presiden Jokowi harus direspon cepat oleh kementerian terkait termasuk melibatkan perusahaan BUMN.

Sebut saja, Bulog, sektor perkebunan, sektor pertanian dan sektor perpupukan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan warga lokal dalam membangun basis produksi kedaulatan pangan negara.

"Sangat disayangkan, apabila infrastuktur sudah dibangun secara masif di daerah-daerah oleh Presiden Joko Widodo, tidak diikuti dengan program peningkatan produktivitas rakyat dalam membangun, memperkuat dan menggali potensi wilayah," ujar Reinhard.

Sebagai contoh, di Kabupaten Merauke, Papua, perusahaan swasta nasional Medco sudah melakukan terobosan dengan membangun 341 Hektare (HA) tanaman Padi dengan produksi perdana sebanyak 1,5 ton/HA tahun 2014, dengan melibatkan warga lokal untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pertanian dengan kepemilikan lahan tanah tetap dimiliki warga lokal.

Jadi, banyak hal yang diuntungkan seperti: warga lokal mendapatkan hak atas sewa tanah, bagi untung hasil produksi pertanian, dan negara sudah mendapatkan beras sebagai bahan pokok produksi nasional tanpa harus import dari negara tetangga.

"Kelak warga yang telah bekerja sama dengan perusahaan swasta tersebut hidupnya akan sangat sejahtera yang tentunya akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi di Kabupaten Merauke, Papua tersebut," terang Reinhard.

Dengan belajar dari perusahaan nasional tersebut, Perum Bulog harus mengubah cara berpikir tidak lagi sebagai tempat 'Pengumpul Barang' untuk memenuhi batas target Nasional ketersediaan bahan pokok di masyarakat, tapi lebih dari itu sudah harus berinovasi melakukan Hilirisasi Industri Pangan yang melibatkan petani dan warga lokal di daerah sebagai basis ujung tombak industri bahan pokok Produksi Nasional.

Alhasil, target yang diharapkan setiap tahunnya bukan karena data asumsi angka-angka dari hasil sebuah panen tahunan pertanian dan perkebunan saja, tapi sudah masuk dan ikut serta sebagai pelaku aktif produksi Hilir Pangan Nasional.

Di samping itu yang perlu dibenahi oleh Bulog adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dengan cara membangun fasilitas gudang pascapanen yang baik dan terawat, mengendalikan impor bahan pangan dengan fokus memberantas mafia impor yang sudah lama bermain dan tidak pernah tersentuh oleh hukum, melawan kartel beras, daging, gula, yang selama ini bermain dan mempengaruhi harga, penguatan cadangan pangan dan stabilitas harga pangan, serta pengembangan sistem logistik Perikanan.

"Memberantas mafia impor yang telah merusak ketahanan pangan negara harus terus menerus dibasmi sampai akar-akarnya, dengan melibatkan secara khusus Polri, Kejaksaan, Bea Cukai dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal, sehingga tidak ada lagi cela para mafioso impor ini bermain," tutur Reinhard.

"Kami yakin, dengan kemampuan visi besar Presiden Joko Widodo dalam menata Indonesia semakin maju dan sejahtera, serta dukungan dan keterlibatan beberapa Kementerian, khususnya Kementerian BUMN yang mengelola sektor perkebunan, pertanian serta Bulog, potensi di daerah daerah akan berkembang maju dan sejahtera," ujar Reinhard.