Bila terpilih jadi ketua umum, tidak ada lagi bukan kader kujuk-kujuk dapat nomor urut yang bagus dalam pemilihan legislatif.

Artinya kader harus diberdayakan untuk berjuang membesarkan partai.

"Kalau saya jadi ketum liat pengkaderan yang jelas dan berjuang melakukan sistem proposional tertutup termasuk rekrutmen kepala daerah berkualitas. Tidak ada manfaatnya Golkar jadi pengusung calon kepala daerah dari kader partai lain," katanya.

Menurutnya, kader partai Golkar harus belajar secara singkat bagaimana Joko Widodo jadi Presiden.

Padahal, dia hanya kepala daerah dari kota kecil dan berhasil merebut suara di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau belajar secara singkat bagaimana Pak Jokowi jadi Presiden. Dia dari kota kecil ada tidak terkenal tapi mendadak jadi terkenal. Pencitraan harus dilakukan kader. Setelah munas kita harus kerja keras dan bangun semangat kader dalam waktu tidak lama," ujarnya.

Ia mengemukakan, akan memberikan otonomi yang luas ke daerah. Maka dari itu, bila ada penetapan calon bupati dan wali kota dilakukan rapat bersama.

Namun, bobot suara lebih tinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

"Bagi saya, bagaimana Golkar solid dan kuat. Pemilihan Gubernur keputusan ada di provinsi dan pemilihan Presiden baru di DPP. Politik butuh uang iya, namun uang bukan segala-galanya. Saya berjanji biayai partai dengan biaya yang halal dan resmi," ungkapnya.