TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mencurigai isu bangkitnya PKI sebagai operasi intelejen swasta untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus mega korupsi.

Contohnya, seperti kasus Sumber Waras dan reklamasi.

"Pelaku operasi intelejen tersebut bukan BIN atau badan intelejen negara lainnya, tetapi kekuatan politik yang merasa terganggu jika kasus-kasus mega korupsi tersebut diusut," kata Dasco melalui pesan singkat, Selasa (10/5/2016).

Menurut Dasco, isu bangkitnya PKI memang sangat mudah untuk dijadikan pengalihan.

Apalagi, elemen-elemen yang saat ini paling aktif menuntut pengusutan kasus mega korupsi tersebut adalah pihak yang punya tradisi berhadapan head to head dengan kelompok kiri.

"Kita memang harus waspada dengan bangkitnya PKI, tapi bahaya terbesar justru ada di pelupuk mata kita yakni terus terjadinya kasus-kasus mega korupsi meski di era reformasi, contohnya ya kasus RS. SW dan Reklamasi tersebut," kata Politikus Gerindra itu.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan dalam perjuangan politik perlu mengatur fokus dan skala prioritas.

Menurutnya, bila menginginkan Indonesia yang lebih baik saat ini harus fokus menuntut penuntasan kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi.

"Siapapun yang terlibat, baik pengusaha kakap maupun pejabat tinggi termasuk kepala daerah harus diseret kemeja hijau," katanya.