Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak memihak seorang calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah netral.

"Netral, saya minta kepada pejabat siapa saja apalagi di daerah, jangan mengembalikan posisi sama seperti orde baru," ujarnya kepada wartawan di kantor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016).

Soal pemberitaan bahwa ada seorang menteri menjual nama Presiden untuk kepentingan seorang calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, ia menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

Jusuf Kalla mengaku sudah mengklarifikasi langsung hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Kemarin presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, (presiden) ingin memberikan pesan bahwa sama sekali presiden itu tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun," ujarnya.

Campur tangan pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar, adalah cara-cara yang dulu diterapkan pemerintah di era orde baru.
Kata dia, Presiden Joko Widodo tidak mau cara itu kembali diterapkan.

"(Presiden) Tidak ingin mengembalikan lagi cara orde baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung sesorg apalagi dengan cara memerintahkan aparat," jelasnya.

Bila ada pejabat pemerintah yang kebetulan merupakan Kader Partai Golkar hendak mendukung seorang calon, hal itu menurutnya boleh-boleh saja asal sang pejabat menempatkannya sebagai urusan pribadi.

"Kalau secara pribadi karena Golkar itu pribadi, ya boleh-boleh saja. Asal jangan mengatasnamakan pemerintah, dan mengatasnamakan apalagi Presiden," katanya.