TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belasan orang yang menamakan diri Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimakelar Kasus (SNAK MARKUS) menggelar aksi di depan Gedung KPK Jakarta, Rabu (18/5/2016) siang tadi.

Mereka melaporkan sekaligus menggelar aksi menuntut KPK segera mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Kordinator aksi, Syaifulah, menyebut ada indikasi korupsi yang dilakukan oknum pejabat terkait deposito berjangka yang dianggarkan setiap tahun oleh Kabupaten Lebong.

Ia juga menyebut dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan dugaan penyelewengan dana pengerjaan 10 paket jalan.

"Di Kabupaten Lebong, dana sebenarnya ada, tapi realitanya infrastruktur minim. Adanya korupsi membuat Kabupaten Lebong terus dirundung kemiskinan," katanya.

Syaifulah menyebut, Kabupaten Lebong terletak di pinggiran Provinsi Bengkulu, jauh dari sorot media dan terkesan jauh dari pantauan pemerintah pusat.

Namun menurutnya, dengan APBD sekitar Rp 500 miliar per tahun, seharusnya anggaran tersebut sudah sangat besar jika dipergunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

“Namun fakta berkata lain, dengan anggaran tersebut sepertinya tidak ada perubahan dan kemajuan yang signifikan. Hal itu mengindikasikan adanya kesalahan pada pemerintahan Kabupaten Lebong, terutama adanya indikasi korupsi dan praktik mafia anggaran yang menjadi bahan temuan BPK RI pada tahun anggaran 2013 sampai 2015,” katanya.