TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendapatkan jabatan Koordinator Bidan Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) dari DPP Partai Golkar.

Nusron yang diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNP2TKI disebut tidak taat aturan lantaran merangkap jabatan menjadi pengurus partai.

"Pertama untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya 3 tahun ini harus serius dipikirkan menang pileg dan pilpres, kalau Nusron harusnya bisa memilih," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi, Minggu (5/6/2016).

Begitu juga dengan pekerjaan Nusron di BNP2TKI yang menurutnya belum maksimal.

Dia menilai, belum ada langkah maju yang dilakukan Nusron memimpin lembaga yang melayani pahlawan penghasil devisa negara tersebut.

"BNP2TKI juga nggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi nggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang nggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar, artinya harus memilih buang jabatan publik atau pengurus partai," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini juga membandingkan dengan sikap Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar.

"Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggungjawab yang berat," kata Pangi.

Sebelumnya Nusron mengaku tidak masalah jika dirinya merangkap jabatan. Menanggapi hal tersebut, Pangi menilai harus ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau nggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan, di-reshuffle," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Nusron tak keberatan dengan jabatan barunya di Golkar. Bahkan dirinya telah menemui Presiden untuk membicarakan boleh atau tidaknya rangkap jabatan.

Nusron juga mengaku tidak keberatan jika harus melepaskan salah satu jabatan yang dia emban saat ini.

Ketika diberi kesempatan mengemban dua jabatan, dia yakin bisa menghindari terjadinya abuse of power di lembaga pemerintahan yang saat ini dipegangnya.