Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Yuddy Jelaskan soal Rasionalisasi Sejuta PNS

Rasionalisasi PNS yang menjadi programnya tidak sampai memberhentikan pegawai aktif.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Menteri Yuddy Jelaskan soal Rasionalisasi Sejuta PNS
Tribunnewsbogor.com/Yudhi Maulana Aditama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi melakukan sidak ke kantor pelayanan publik di Kota Bogor. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan alasan pihaknya ingin menata atau merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penjelasan ini terkait wacana rasionalisasi satu juta PNS seluruh Indonesia.

Menurut Yuddy, rasio ideal jumlah PNS adalah 1:5 dari jumlah penduduk Indonesia.

Saat ini penduduk Indonesia 250 juta jiwa dengan jumlah PNS sebanyak 4,5 juta orang.

"Program rasionalisasi idealnya kita memiliki PNS sebanyak 3,5 juta jiwa. PNS yang jumlahnya 3,5 juta itu memiliki kompentensi tinggi. Idealnya 1:5 dari jumlah penduduk Indonesia," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Politikus Partai Hanura itu menuturkan, ‎saat ini pihaknya masih melakukan simulasi untuk mencapai jumlah ideal PNS‎ tersebut.

Kata dia, rasionalisasi PNS  tidak sampai memberhentikan pegawai aktif.

Berita Rekomendasi

"Tiap tahun ada sebanyak 120 ribu PNS yang pensiun. Dan untuk menggantinya, kita hanya menerima 60 ribu orang yang memiliki kompetensi tinggi," ujarnya.

Meski tidak akan menghentikan PNS, Yuddy tidak memungkiri bahwa pihaknya menawarkan pensiun dini kepada para pegawai negeri sipil.

Dikatakannya, pensiun dini yang diterapkan pihaknya akan memperhatikan kepangkatan serta jenjang karir pegawai negeri sipil.

"Perlu diperhatikan bahwa program rasionalisasi PNS tidak ada pemberhentian semena-mena. Kami saat ini sedang melakukan simulasi," tuturnya.

‎Yuddy mengaku, program yang digagas pihaknya tidak akan dilakukan pada tahun ini melainkan pada 2017 mendatang.


Menurut Yuddy, kementeriannya menunggu lampu hijau dari Presiden Joko Widodo atas program yang diusulkannya.

"‎Ini keputusan terakhir ada di presiden. Program ini tidak dilakukan tahun 2016, tapi kami usulkan 2017," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas