Kasus Suap Dinilai Tak Hanya Faktor Politikus Haus Uang
La Ode menilai berulangnya perilaku tersebut tidak boleh hanya menuduh faktor politikus yang haus uang dan serakah
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisioner Ombudsmand La Ode Ida menilai tertangkapnya Anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana oleh KPK menjadikan citra wakil rakyat kian buruk.
"Oknum-oknum wakil rakyat seperti itu memang harus diberantas, tak boleh ditolerir," kata La Ode Ida melalui pesan singkat, Jumat (1/7/2016).
Namun, La Ode menilai berulangnya perilaku tersebut tidak boleh hanya menuduh faktor politikus yang haus uang dan serakah. Sebab, kejadian tersebut merupakan produk kesepakatan atau persekongkolan jahat dengan pihak aparat eksekutif yang ditopang oleh pebisnis.
"Kalau alasannya pihak oknum anggota DPR minta jatah , maka hal itu tak mungkin terjadi jika saja pihak pejabat pemerintah terkait tak setuju," ujarnya.
"Tepatnya, perilaku korup politisi sebenarnya akibat dari toleransi pihak eksekutif yang mengajukan proyek berikut anggarannya, di mana sudah disiapkan pebisnis yang akan menalanginya," tambahnya.
Ia mengatakan praktik konspirasi jahat itu jika jujur diakui dilakukan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sehingga menjadi bagian dari kebiasaan atau bahkan budaya kolektif dengan tiga pilarnya yakni politikus, pejabat eksekutif dan pebisnis.
Modusnya, kata La Ode, selalu terkait dengan proses pembahasan anggaran. Dimana pihak pemerintah mengususlkan proyek sementara anggota DPR atau DPRD yang menentukan.
"Pada saat pihak pemerintah memperebutkan alokasi anggaran itulah yang jadi ruang transaksi dgn pihak oknum politikus. Apa
yang mau dikatakan di sini bahwa, pimpinan eksekutif seharusnya mengambil posisi mengharamkan transaksi dalam alokasi anggaran mereka, di mana komando dan kendali berada pada presiden/wapres," tuturnya.
Ia menilai Presiden Jokowi perlu dikonfirmasi mengapa tak mampu kendalikan pejabat dibawahnya.
"Pada saat yang sama jg kita perlu ajukan kepada pimpinan parpol, mengapa tak bisa kendalikan anggotanya yang terus mau peras uang negara? Sebab, baik presiden maupun pimpinan parpol, mustahil tak tahu perilaku transaksional yang sangat berbau busuk itu," Katan Mantan Wakil Ketua DPD itu.
